REGULATION DATABASE
RCI encourages the Indonesian chemical industry, especially its member companies, to comply with applicable regulations in Indonesia. The RCI Regulatory Affairs Committee participates in drafting regulations and provides input for improvement or refinement of regulations, by conducting discussions and submitting position papers (official letters) to the Government (relevant ministries/agencies).
At the regional level, RCI actively participates in the ASEAN Regulatory Cooperation Project (ARCP).
What is the ARCP?
As an initiative of the International Council of Chemical Associations (ICCA)’s Global Regulatory Cooperation Task Force (GRC TF) under the auspices of the ICCA Chemical Policy and Health Leadership Group (CP&H LG), the ASEAN Regulatory Cooperation Project (ARCP) aims at addressing non-tariff barriers due to divergence of chemical management regulations by encouraging regulatory cooperation and convergence.
Based on the global principles for regulatory cooperation, the ARCP initiative is aligned to the directive of the ASEAN Economic Community (AEC) which promotes the use of good regulatory practices in helping to establish regulatory environments that encourages free and open trade and investment while protecting human health, safety, environment and security.
The ARCP is led by the American Chemistry Council (ACC), Europe Chemical Industry Associations (CEFIC), Japan Chemical Industry Association (JCIA), and Singapore Chemical Industry Council
CONSTITUTIONS
5 CONSTITUTIONS
GOVERNMENT REGULATIONS
3 GOVERNMENT REGULATIONS
PRESIDENTIAL REGULATIONS
4 PRESIDENTIAL REGULATIONS
Minister of Environment and Forestry Regulation
12 REGULATIONS
Minister of Transportation Regulation
5 REGULATIONS
Minister of Manpower Regulation
4 REGULATIONS
Minister of Industry Regulation
2 REGULATIONS
Ministry of Religious Affairs Regulation
3 REGULATIONS
Minister of Trade Regulation
1 REGULATION
Do you have any question?
RESPONSIBLE CARE INDONESIA
Head Office
Grand Slipi Tower 21st Floor, Suite #21A
Jl. S. Parman Kav 22-24, Jakarta 11480
INDONESIA
rci.secretariat@responsiblecare.id
Telephone
+62-21-2986 5968
Presidential Regulations
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2024
Tentang PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENANGKAPAN DAN PENYIMPANAN KARBON
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR I TAHUN 2022
Tentang RENCANA UMUM NASIONAL KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2021
Tentang PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON UNTUK PENCAPAIAN TARGET KONTRIBUSI YANG DITETAPKAN SECARA NASIONAL DAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015
Tentang KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Government Regulations
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2024
Tentang PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012
Tentang PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2010
Tentang PREKURSOR
Constitutions
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2024
Tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2025-2045
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2014
Tentang PERINDUSTRIAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2009
Tentang Pengesahan STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (Konvensi STOCKHOLM tentang bahan pencemar organik yang persisten)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2008
Tentang PENGGUNAAN BAHAN KIMIA DAN LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA SEBAGAI SENJATA KIMIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2007
Tentang PENANGGULANGAN BENCANA
Keputusan Menteri Agama
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 944 TAHUN 2024
Tentang
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 748 TAHUN 2021 TENTANG JENIS PRODUK YANG WAJIB BERSERTIFIKAT HALAL
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 88 TAHUN 2023
Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 145 TAHUN 2022 TENTANG PENGGUNAAN LOGO HALAL DAN LABEL HALAL PADA PRODUK YANG TELAH MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALAL
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1360 TAHUN 2021
Tentang BAHAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT HALAL
Peraturan Menteri Perdagangan
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2022
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
Peraturan Menteri Perhubungan
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 77 TAHUN 2021
Tentang KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA DI JALAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 74 TAHUN 2021
Tentang PERLENGKAPAN KESELAMATAN KENDARAAN BERMOTOR
PERATURAN DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 972 TAHUN 2020
Tentang FASILITAS TANGGAP DARURAT KENDARAAN BERMOTOR
PERATURAN DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3996 TAHUN 2019
Tentang PEDOMAN TEKNIS ALAT PEMANTUL CAHAYA PADA KENDARAAN BERMOTOR, KERETA GANDENGAN, DAN KERETA TEMPELAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 60 TAHUN 2019
Tentang PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN
Peraturan Menteri Perindustrian
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2019
Tentang PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BAHAN KIMIA DALAM KEGIATAN USAHA INDUSTRI KIMIA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2013
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 87 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM HARMONISASI GLOBAL KLASIFIKASI DAN LABEL PADA BAHAN KIMIA
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2023
Tentang PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 156 TAHUN 2021
Tentang SISTEM MANAJEMEN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 136 TAHUN 2021
Tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 609 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 133 TAHUN 2021
Tentang PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN GOLONGAN POKOK ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA JABATAN KERJA PENGELOLAANGKUTAN BARANG BERBAHAYA B2) TRANSPORTASI DARAT
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2024
Tentang PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2024
Tentang PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2024
Tentang PENGELOLAAN SAMPAH YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 136 TAHUN 2024
Tentang PENUGASAN PROSES PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PUSAT KEPADA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2023
Tentang PERIZINAN BERUSAHA DAN PERSETUJUAN PEMERINTAH DI BIDANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2021
Tentang TATA CARA PENGELOLAAN LIMBAH NONBAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
Tentang TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
Tentang TATA CARA PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
Tentang DAFTAR USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP ATAU SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
Tentang STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P74 TAHUN 2019
Tentang PROGRAM KEDARURATAN PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN DAN/ATAU LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2010
Tentang PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK REGISTRASI BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW DI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP